Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang harus segera dibenahi karena selama masa penjajahan sistem pendidikan bersifat diskriminatif dan tidak merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada masa awal kemerdekaan, kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, jumlah tenaga pendidik masih sedikit, serta tingkat buta huruf di kalangan masyarakat masih tinggi. Selain itu, situasi politik dan keamanan yang belum stabil turut menghambat pelaksanaan pendidikan. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menyelenggarakan pendidikan nasional dengan semangat kebangsaan dan persatuan.
Langkah penting dalam pembangunan pendidikan nasional adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 12 Tahun 1954. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan bersifat nasional, demokratis, dan bertujuan membentuk manusia yang berakhlak, cakap, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan.
Pada masa Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat semangat nasionalisme. Pemerintah berupaya memperluas kesempatan belajar melalui pendirian berbagai jenjang sekolah, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa universitas negeri mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dalam pembangunan negara. Namun, keterbatasan ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil membuat perkembangan pendidikan belum berjalan optimal.
Memasuki masa Orde Baru, pemerintah lebih menekankan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi. Program wajib belajar mulai diperkenalkan, awalnya enam tahun dan kemudian berkembang menjadi sembilan tahun. Pemerintah juga melakukan pemerataan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah di berbagai daerah, termasuk melalui program SD Inpres.
Pada masa ini, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan pembangunan. Meskipun pendidikan berkembang cukup pesat secara kuantitas, sistem pendidikan Orde Baru juga mendapat kritik karena cenderung sentralistik dan kurang memberi ruang bagi kebebasan berpikir kritis. Pendidikan lebih diarahkan pada penyeragaman dan stabilitas nasional.
Setelah era Reformasi, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai pembaruan. Pemerintah mulai menerapkan desentralisasi pendidikan, memberi kewenangan lebih besar kepada daerah dan sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan hingga saat ini. Kurikulum pun terus diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan zaman.
Secara keseluruhan, sejarah pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan menunjukkan proses panjang dalam membangun sistem pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pendidikan tetap menjadi pilar utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
0 Comments