Sejarah pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman panjang bangsa ini di bawah penjajahan bangsa asing, terutama Portugis, Belanda, dan Jepang. Pendidikan pada masa penjajahan pada umumnya tidak ditujukan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, melainkan untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Akibatnya, sistem pendidikan bersifat diskriminatif dan hanya dapat diakses oleh golongan tertentu.
Pada awal kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis pada abad ke-16, pendidikan diperkenalkan melalui misi penyebaran agama Katolik. Pendidikan yang diberikan bersifat sederhana dan bertujuan utama untuk memperluas pengaruh agama, bukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas. Kegiatan pendidikan ini banyak dilakukan oleh para misionaris di daerah-daerah tertentu.
Ketika Belanda mulai menguasai Indonesia melalui VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda, sistem pendidikan mulai diatur secara lebih sistematis. Namun, pendidikan pada masa ini sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibedakan berdasarkan ras dan status sosial. Anak-anak Eropa dan keturunan Belanda mendapatkan pendidikan yang baik dengan kurikulum modern, sedangkan penduduk pribumi hanya memperoleh pendidikan dasar dengan tujuan mencetak tenaga kerja rendahan yang patuh dan terampil untuk kepentingan kolonial.
Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis yang salah satu programnya adalah pendidikan. Kebijakan ini membuka peluang bagi sebagian kecil rakyat pribumi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah seperti HIS (Hollandsch-Inlandsche School), MULO, dan STOVIA mulai didirikan. Meskipun demikian, akses pendidikan tetap terbatas dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan bangsawan atau orang-orang tertentu yang dianggap mampu.
Pendidikan pada masa Belanda secara tidak langsung melahirkan golongan terpelajar pribumi. Dari golongan inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soetomo, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka menyadari bahwa pendidikan adalah alat penting untuk membangkitkan kesadaran nasional dan melawan penjajahan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial, lahirlah lembaga pendidikan nasional seperti Taman Siswa yang menekankan nilai kebangsaan dan kemandirian.
Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), sistem pendidikan kembali mengalami perubahan. Jepang menghapus sistem pendidikan Belanda dan menggantinya dengan pendidikan yang menekankan semangat militerisme dan loyalitas kepada Jepang. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas sebagai bahasa pengantar di sekolah, namun tujuan pendidikan tetap untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Disiplin keras dan indoktrinasi menjadi ciri utama pendidikan pada masa ini.
Secara keseluruhan, pendidikan pada masa penjajahan berkembang dalam keterbatasan dan ketidakadilan. Namun, dari sistem pendidikan kolonial inilah tumbuh kesadaran nasional dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan kemudian menjadi sarana penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa.
0 Comments